Kronologi Seputar Keputusan Mendikbud Perihal Penghentian Kurikulum 2013

Langsung kepada permasalahan Seputar Keputusan Mendikbud Tentang Penghentian Kurikulum 2013 menurut data yang diberikan oleh [http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/siaranpers/3591].

Kronologi Kurikulum 2013

Januari 2013
April 2013
Juli 2013
September 2013
Juli 2014
Agustus 2014
Oktober 2014
November 2014

Indikasi Permasalahan Kurikulum 2013

Tidak ada kajian terhadap penerapan Kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada Kurikulum 2013.
Tidak ada penilaian menyeluruh terhadap uji coba penerapan Kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk.
Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014, sementara isyarat untuk melaksanakan penilaian gres dibentuk 14 Oktober 2014, yaitu 6 hari sebelum peresmian presiden baru. (Peraturan Menteri no 159)
Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum untuk mendapatkan info mengenai:
1.Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2.Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3.Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4.Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaian antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum.
Penyeragaman tema di seluruh kelas, hingga metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas.
Penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang tidak seksama sehingga mengakibatkan ketidakselarasan.
Kompetensi Spiritual dan Sikap terlalu dipaksakan sehingga menganggu substansi keilmuan dan menjadikan kebingungan dan beban administratif berlebihan bagi para guru.
Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa.
Ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang mengakibatkan beban juga tertumpuk pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah.
Ketergesa-gesaan penerapan mengakibatkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan dan peredaran buku sehingga mengakibatkan aneka macam permasalahan di ribuan sekolah akhir keterlambatan atau ketiadaan buku.
Berganti-gantinya regulasi kementerian akhir revisi yang berulang.

Kajian Yuridis Kurikulum 2013

Kajian UU Sisdiknas No .20 Tahun 2003 Pasal 38 Ayat 1
Kajian Permendikbud No 81A Tahun 2013 Pasal 1

Permasalahan Konseptual Kurikulum 2013

Catatan oleh Majelis Guru Besar ITB pada Sidang Pleno MGB ITB, April 2013:
Beberapa dilema fundamental pada rancangan kurikulum ini antara lain sebagai berikut:

Rancangan Kurikulum 2013 tidak disertai naskah akademik, yang berisi pemikiran, konsep, tujuan, serta grand design (rancangan besar) pendidikan nasional, sebagai landasan. Rancangan Kurikulum 2013 memang telah mencantumkan perilaku dan nilai-nilai luhur kemanusiaan, tetapi dalam beberapa hal kurang memperhatikan hakikat STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics), yaitu, ciri budaya ilmiah di balik kemajuan ilmu pengetahuan yang diserasikan dengan pembangunan huruf bangsa guna menghadapi tantangan ke depan. Trend (kecenderungan) cukup umur ini memperlihatkan bahwa posisi peradaban bangsa-bangsa yang akan tiba sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (teknologi informasi, teknologi bio, teknologi nano, teknologi neuro) yang terus berkembang, yang telah terbukti kuat pada kemajuan budaya, perkembangan trik berfikir, serta daya kreativitas insan cukup umur ini dan ke depan dalam menghadapai tantangannya.
Rancangan Kurikulum 2013 belum memperlihatkan keterkaitan yang terang antara basis filosofi yang dipakai dengan perwujudannya pada tataran teknis yang dirancang untuk diimplementasikan. Misalnya, pendekatan interdisiplin dan metode eklektik yang dipilih tidak terwujud dalam model pembelajaran tematik-integratif yang direpresentasikan melalui Kompetensi Inti dan/atau Kompetensi Dasar. Dalam model ini, yang tampak bukanlah interdisiplin, melainkan multidisiplin: beberapa disiplin dimasukkan, bahkan cenderung dipaksakan, dalam sebuah mata pelajaran tanpa basis ontologi dan epistemologi yang mengikatnya.
Rancangan Kurikulum 2013 mengambil konsep integratif-tematik yang memperlihatkan terdapatnya perubahan fundamental pada struktur kurikulum hingga pola penugasan guru, setidaknya, sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan menjadi satu mata pelajaran. Konsep ini membutuhan guru yang menguasai sejumlah mata pelajaran (yang digabungkan) serta mumpuni dalam mengajar berbasiskan pada tematik (yang telah ditentukan), yang merujuk pada lingkungan sekolah. Untuk terlaksananya konsep ini, pengetahuan dan kapasitas guru yang ada pada ketika ini cukup jauh dari memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, akan terdapat permasalahan pada tidak sedikit jumlah guru dengan “kompetensi” mata pelajaran yang dikeluarkan dari dalam struktur Kurikulum 2013.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum Rancangan Kurikulum 2013 diberlakukan, MGB ITB memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Amat perlu dilakukan perbaikan atas Rancangan Kurikulum 2013 semaksimal mungkin melalui kajian yang mendalam dan cermat. Untuk ini diharapkan naskah akademik yang mengemukakan sosok bangsa Indonesia untuk memasuki peluang Emas, yang memuat kajian filosofis mengenai tujuan pendidikan nasional. Kajian tersebut seyogianya mengemukakan pemikiran serta konsep dasar, termasuk di dalamnya perhatian pada pendidikan STEAM, yang kelak menjadi tumpuan dalam menyusun Rancangan Kurikulum 2013 beserta implementasinya.
Dokumen Kurikulum 2013 yakni Dokumen Negara dan Dokumen Budaya bangsa yang akan menjadi panduan dalam meletakkan dasar-dasar proses pendidkan ke depan. Untuk itu amat perlu dilakukan pembenahan atas struktur dan tatabahasa di dalam draf dokumen Kurikulum 2013 yang ada sehingga gampang dipahami, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan di lapangan, dalam dimensi ruang maupun waktu.
Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji dan disosialisasikan setrik terbuka di lembaga akademik, yang juga melibatkan pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi serta kapasitas menilai, termasuk di dalamnya yakni kelompok masyarakat pelaku pendidikan. Forum terbuka yakni amat penting, yang mempunyai tujuan selain guna menampung pemikiran yang komprehensif juga untuk membangun pemahaman bersama hingga mengundang komitmen semua komponen masyarakat, khususnya yang akan terlibat pribadi di dalam implementasi.
Kurikulum yakni kepingan amat penting dari kebijakan nasional yang menyangkut hajat hidup fundamental bagi orang banyak, yang meletakkan dasar-dasar upaya pembangunan budaya serta martabat bangsa. Oleh alasannya yakni itu, dalam pelaksanaannya kelak, proses serta prosedurnya harus memperhatikan kepentingan orang banyak itu sendiri sebagai masyarakat madani (civil society). Dalam hal ini Pemerintah perlu mengawalinya dengan membangun komunikasi cerdas dengan masayarakat yang amat luas, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Langkah perlu yang harus dilakukan untuk melaksanakan sebuah kurikulum yakni menyiapkan guru, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendidikan yang tepat. Menyiapkan guru dalam hal ini bukan sekedar menyiapkan ketrampilan dalam pengetahuan, namun lebih penting yakni menyiapkan sosok guru yang mumpuni, mempunyai perilaku (attitude), mempunyai pengetahuan (knowledge), serta mempunyai ketrampilan (skill), yang layaknya dimiliki seorang panutan. Ketiga hal tersebut diharapkan guna membangun huruf penerima didik yang berujung pada tumbuhnya nilai-nilai generasi yang sanggup menjadi pelaku budaya serta peradaban bangsa Indonesia 2045. Untuk ini Pemerintah mutlak perlu berafiliasi dengan perguruan tinggi serta unsur-unsur masyarakat pelaku pendidikan yang lainnya yang mumpuni dalam merancang hingga merealisasikan Kurikulum Pendidikan Nasional.
Penundaan pemberlakukan Kurikulum 2013 menjadi keniscayaan kalau hal-hal di atas belum bisa dilaksanakan. Menunda guna melaksanakan dengan segera persiapan yang lebih baik yakni jauh lebih berarti ketimbang kehilangan kesempatan merebut peluang Emassebagai akhir menerapkan langkah-langkah pendidikan yang belum dipersiapkan dengan amat baik.

Catatan oleh Prof. Dr. H. Soedijarto, MA, April 2013:

Prof. Soedijarto yakni guru besar UNJ, ketua dewan eksekutif CINAPS, ketua dewan pakar PPA GMNI, ketua dewan pembina ISPI, anggota dewan pembina PGRI dan wakil ketua Yayasan Indonesia- Jerman.

Tidak terang dasar aturan dan hasil penilaian yang dijadikan landasan untuk merancang Kurikulum 2013. Kurkulum 2006 strukturnya didasarkan atas UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Perubahan struktur kurikulum yang mengubah jam pelajaran per minggu, atau ditiadakannya mata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 1 s/d 3 SD, perlu terang latar belakang teorinya dan tujuan yang hendak dicapai.
Mendikbud Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro pada tahun 1972 menyadarkan kepada jajaran P&K supaya berhati-hati menerapkan sesuatu gagasan gres dalam pendidikan lantaran dampaknya akan berjangka panjang pada kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari trik berpikir ini bila akan menerapkan kurikulum yang gres perlu terlebih dahulu diujicobakan dan dinilai setrik komprehensif sebelum ditetapkan sebagai suatu sistem yang sanggup dipertanggungjawabkan. Dengan demikian seyogyanya sebelum diterapkan Kurikulum 2013 perlu terlebih dahulu diujicobakan.
Kurikulum yakni suatu sistem yang mencakup tujuan yang setrik operasional harus dicapai, materi pendidian yang telah dipilih sebagai objek belajar, model pembelajaran yang relevan, sistem penilaian yang akan diterapkan, serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Bila kurikulum 2013 akan diterapkan, pertanyaannya: sudahkah kelima elemen dari sistem kurikulum benar-benar telah dirancang dan dikembangkan? Selama ini setiap perubahan kurikulum tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan lantaran perubahan yang dilakukan hanya hingga pada penetapan struktur jadwal dan materi pelajaran, selanjutnya model pembelajaran, sistem penilaian dan sarana prasarana tidak diperhatikan. Yang paling memprihatinkan yakni bahwa yang diutamakan yakni Ujian Nasional sebagai alat yang memilih kelulusan penerima didik dan berdampak pada sulit tercapainya tujuan Pendidikan Nasional ibarat yang tertulis dalam Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
Pembaharuan pendidikan tidak berdampak pada pebaikan pendidikan apabila guru tidak terpengaruh oleh pembaharuan yang dilakukan. Atas dasar itu suatu perubahan kurikulum tidak akan bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan bila tenaga pendidiknya setrik profesional tidak siap dan bisa berkomitmen menerapkan kurikulum yang baru. Karena itu untuk menrapkan kurikulum gres perlu dipastikan komitmen dan kesiapan guru setrik profesional.
Ketersediaan sarana dan prasarana akan memilih mutu pendidikan. Bila selama ini aneka macam pembaharuan kurikulum tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tidak lain yakni lantaran sarana-prasarana diabaikan, khususnya buku. Untuk melaksanakan kurikulum yang menerapkan empat pilar (learning to know, learning to do, learning to live together dan learning to be), diharapkan aneka macam buku sebagai sumber belajar. Tidak hanya buku teks, tetapi juga buku bacaan, buku tumpuan dan buku sumber. Karena itu pelaksanaan kurikulum gres tidak sanggup hanya diandalkan kepada buku teks. Yang cukup mengagetkan yakni bahwa buku teks akan disiapkan bersamaan dengan penyiapan kurikulum.

Kajian oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia:

Latar belakang dan temuan:

AIPI menghargai niat baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Kurikulum 2013 sebagai respon terhadap aneka macam tantangan bangsa, dan juga menghargai beberapa gagasan gres di Kurikulum 2013, antara lain melalui mata pelajaran peminatan yang memungkinkan siswa memperluas wawasannya.
AIPI memperhatikan banyaknya keluhan dan kritik mengenai kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013, keluhan tiba dari para guru, murid, orang tua; sedangkan kritik tiba dari kalangan pendidik dan andal pendidikan.
AIPI menyimak Permendikbud Nomor 67 hingga dengan Nomor 71 tahun 2013 ihwal Kurikulum 2013 dan Buku Ajar.
AIPI sesuai dengan Undang-Undang No.8 1990 mempunyai kiprah untuk memperlihatkan masukan/pemikiran/rekomendasi terhadap hal-hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Ditemukan ketidakjelasan konsep yang dipakai dalam kurikulum, tergambar dalam kerancuan bahasa, rumusan tidak operasional/logis, serta tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah kurikulum tingkat SD, Sekolah Menengah Pertama maupun SMA.

Kesimpulan terhadap temuan-temuan:

Kurikulum 2013 tidak mendorong terwujudnya tujuan bernegara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menurut Pancasila.
Kurikulum 2013 tidak mendorong terbentuknya budaya ilmiah.
Kurikulum 2013 tidak dibangun atas prinsip ilmu pengetahuan yang mengedepankan budi kritis, melalui penggunaan kata “mengagumi” yang mendominasi isi kurikulum.
Kurikulum 2013 tidak mencerminkan terbentuknya kompetensi menurut asas spesifik, terukur, sanggup dicapai, realistis, dan mempunyai batasan waktu (specific, measurable, attainable, relevant, time-bound).
Wacana Kurikulum 2013 tidak menggunakan prinsip kesetaraan gender, prinsip keberagaman dan kebhinnekaan Indonesia.

Rekomendasi tindak lanjut:

Menyusun kajian filosofis dan pedagogis yang mendalam terhadap arah penyusunan kurikulum dengan memperhatikan kesimpulan dalam temuan-temuan.
Mengubah Kurikulum 2013 sesuai dengan hasil kajian filosofis dan pedagogis tersebut.
Mendorong Pemerintah untuk setrik terus menerus melaksanakan perbaikan Kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Catatan Kritis Oleh Pihak Ketiga

Ombudsman Republik Indonesia
3 April 2013 – ORI merekomendasikan kepada Kemdikbud untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali rencana penerapan Kurikulum 2013, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Banyak guru yang berada di lapangan mengindikasikan ketidaksiapan dan kebingungan mereka dalam menerapkan kurikulum anyar tersebut.
Sosialisasi pelaksanaan Kurikulum 2013 yang terbatas pada struktur kurikulum mengenai jumlah pelajaran dan jam pelajaran tentu masih jauh dari komprehensif untuk sebuah penerapan kurikulum yang baru. Penjabarannya belum detail hingga pada tahap implementasi teknisnya.
Perlu diingat guru yang harus dilatih sangat besar jumlahnya sementara waktu yang tersedia sangat terbatas, maka efektifitas pembinaan yang sangat mepet dengan penerapan Kurikulum 2013 tersebut sangat diragukan akan berhasil dengan optimal.

29 November 2014 – ORI kembali merekomendasikan kepada Kemdikbud untuk menghentikan penerapan Kurikulum 2013, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

ORI mendapatkan laporan dari banyak tempat mengenai buruknya pelaksanaan kurikulum 2013. Laporan dari semua tempat rata-rata seragam yakni mengenai buku yang tidak tersedia, guru sulit menerapkan penilaian dan susah memenuhi sasaran mengajar 24 jam sepekan untuk syarat sertifikasi dan banyak pengaduan lain.
Semestinya pelaksanaan kurikulum 2013 tidak dilaksanakan setrik serentak pada tahun 2014 lantaran belum dilakukan penilaian dan pengecekan terhadap hasil.

Indonesia Corruption Watch

15 Februari 2013 – ICW menyatakan terdapat delapan kejanggalan dalam proses penyusunan Kurikulum 2013, yaitu:

Pemerintah menggunakan nalar terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan, yaitu perubahan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dilakukan setelah perubahan kurikulum nasional.
Pemerintah tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Perpres Nomor 5 Tahun 2010.
Anggaran perubahan Kurikulum 2013 tidak bersiklus dengan baik.
Tidak ada penilaian komprehensif terhadap Kurikulum 2006 (KTSP).
Panduan Kurikulum 2013 mengukung kreativitas dan penemuan guru serta penyeragaman konteks lokal.
Target pembinaan pelatih nasional, guru inti dan guru sasaran terlalu ambisius.
Bahan perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda-beda.
Buku-buku yang disiapkan untuk siswa dan guru kurang dari 50% yang sudah selesai.

30 Agustus 2014 – ICW kembali mendesak pemerintah untuk menghentikan penerapan Kurikulum 2013 dengan berdasar pertimbangan sebagai berikut:

Kurikulum 2013 dinilai tidak menurut konsep yang terang dan matang.
Terjadi kekacauan penerapan Kurikulum 2013 di mana hingga tahun fatwa gres dimulai buku belum dibagikan sehingga membuat orangtua dan siswa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk fotokopi, membeli di toko buku atau mengunduh dari Internet.
Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan, pembinaan guru terlalu singkat dan guru terbebani oleh metode penilaian siswa yang mewijabkan guru membuat penilaian otentik bagi setiap siswa berupa narasi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

17 Januari 2013 – PGRI menilai persiapan Kurikulum 2013 belum matang dan meminta pelaksanaan ditunda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum kurikulum diterapkan, antara lain rancangan pendekatan tematik terpadu yang harus terang antar tingkatan, pengkajian ulang penggantian penjurusan menjadi peminatan pada tingkat SMA, penerbitan landasan aturan Kurikulum 2013, serta persiapan yang lebih matang dengan mempertimbangkan heterogenitas wilayah Indonesia, kesiapan guru dan sinkronisasi yang baik antar pemegang kepentingan.

11 September 2014 – PGRI menyangkan distribusi buku Kurikulum 2013 semester 1 yang belum tuntas menjangkau semua kabupaten/kota, serta pembinaan implementasi Kurikulum 2013 yang belum menjangkau semua guru.

Keputusan Mendikbud Tentang Keberlanjutan Kurikulum 2013

Berdasarkan segala masukan dari tim penilaian dan para pemegang kepentingan, Mendikbud menetapkan untuk:

Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang gres menerapkan satu semester, yaitu semenjak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini akan kembali menggunakan Kurikulum 2006, maka bagi para kepala sekolah dan guru di sekolah-sekolah tersebut diminta mempersiapkan diri untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015.
Tetap melanjutkan penerapan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester menerapkan, yaitu semenjak Tahun Pelajaran 2013/2014, serta menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada ketika Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan kemudian sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) maka dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, sanggup mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.
Mengembalikan kiprah pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak lagi ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melaksanakan perbaikan fundamental terhadap Kurikulum 2013 supaya sanggup dijalankan dengan baik oleh gur di dalam kelas, serta bisa menjadikan proses berguru di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa.

[http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/siaranpers/3591]

Contoh Proses Belajar Mengajar yang dianjurkan pada Kurikulum 2013, mungkin video berikut sanggup membantu kita dalam penerapan kuriulum 2013;